Informasi peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, penyelenggara pemilihan umum, informasi dan transaksi elektronik, keterbukaan informasi publik - Indonesia, Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Comprar en Amazon

Informasi peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, penyelenggara pemilihan umum, informasi dan transaksi elektronik, keterbukaan informasi publik

de ,

Idioma: Indonesio
Publicado en: 2008
Editorial: Jaringan Dokumentasi dan Informasi, Mahkamah Agung RI
Páginas: 322
ISBN: 9789798512506

Temas

Libros parecidos

Di bawah bendera asing liberalisasi industri migas di Indonesia - M. Kholid Syeirazi

Di bawah bendera asing liberalisasi industri migas di Indonesia

M. Kholid Syeirazi

Perkembangan hukum pertanahan pendekatan ekonomi-politik : perubahan pilihan kepentingan, nilai sosial, dan kelompok diuntungkan - Nurhasan Ismail

Perkembangan hukum pertanahan pendekatan ekonomi-politik : perubahan pilihan kepentingan, nilai sosial, dan kelompok diuntungkan

Nurhasan Ismail

Undang-undang pajak tahun 2000 - Indonesia

Undang-undang pajak tahun 2000

Indonesia

Pokok-pokok hukum pasar modal Undang-Undang no. 8 tahun 1995 - C. S. T. Kansil

Pokok-pokok hukum pasar modal Undang-Undang no. 8 tahun 1995

C. S. T. Kansil

Libros similares gratuitos

Peraturan-peraturan dan pengumuman-pengumuman mengenai Kedudukan pegawai negeri, jang dikeluarkan dalam tahun ... - Indonesia

Peraturan-peraturan dan pengumuman-pengumuman mengenai Kedudukan pegawai negeri, jang dikeluarkan dalam tahun ...

Indonesia

Kumpulan peraturan-peraturan untuk pamilihan Konstituante - Indonesia

Kumpulan peraturan-peraturan untuk pamilihan Konstituante

Indonesia

Himpunan undang℗, peraturan℗, penetapan℗ pemerintah Republik Indonesia 1951 - Indonesia

Himpunan undang℗, peraturan℗, penetapan℗ pemerintah Republik Indonesia 1951

Indonesia

Lambang pemilihan umum 1977 dan tata susunan tempat pemungutan suara - Indonesia

Lambang pemilihan umum 1977 dan tata susunan tempat pemungutan suara

Indonesia